Janji-janji yang Tak Kunjung Ditepati, Dangkalnya Muara Palampang Ciwaru yang Membuat Nelayan Kesulitan Menuai Sorotan dari Ketua LGS Jawa Barat

tatarpasundanews.com Sukabumi – Dangkalnya Muara Palangpang Ciwaru,yang membuat para nelayan merasa kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya, tentunya ini menjadi permasalahan yang dihadapi nelayan setempat.

Dangkal nya muara ketika air laut sedang surut yang menyebabkan para nelayan merasa kesusahan dalam menjalankan perahunya, tidak hanya itu saja, yang tadinya pulau mandra terpisahkan oleh air laut tapi sekarang hampir menyatu dengan daratan muara.

Ketua Lembaga Garuda (LGS) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat angkat bicara terkait permasalahan yang ada ditengah kalangan para nelayan. “Apabila pendangkalan muara ini dibiarkan secara terus menerus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas nelayan, tentunya ini merupakan jalan utama keluar-masuknya perahu nelayan dalam melaut”. Tegas Ketua LGS DPW Jawa Barat Pupung Puryanto.

Dangkalnya Muara tersebut menjadi masalah serius terutama bagi para nelayan menjalankan aktivitas ekonomi nya.

Janji-janji yang tak kunjung ditepati oleh Provinsi. “Kami mendesak pemerintah pusat Provinsi dan Daerah agar cepat untuk menangani permasalahan ini. Jangan sampai para nelayan susah untuk menghidupi keluarganya. “Pungkas Pupung Puryanto kepada awak media Sabtu, 31 Mei 2025.

Pupung Puryanto dihampiri oleh salah satu nelayan yang mengemukakan keresahannya terhadap dangkalnya muara yang belum ditindak lanjuti. “kalau tahun ini pengerukkan belum kunjung dilakukan kami para nelayan akan melakukan unjuk rasa”. Ujar salah satu nelayan yang tidak menyebutkan namanya.

Ia menilai, solusi jangka pendek seperti pengerukan muara perlu segera dilakukan untuk membuka kembali jalur perahu. Selain itu, pemerintah juga diminta menyusun langkah strategis jangka panjang untuk mencegah pendangkalan kembali terulang di masa depan.

Pupung juga mengingatkan bahwa Muara Palangpang merupakan salah satu titik vital dalam kawasan Geopark Ciletuh yang masuk dalam kawasan konservasi nasional. Ketidakseimbangan antara faktor alam dan pembangunan bisa mengancam ekosistem serta mata pencaharian warga.

Comment